Penanganan Bencana di Takengon Jadi Fokus Diskusi Penelitian BRIN Bersama IAIN Takengon
Tim peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melaksanakan penelitian di Provinsi Aceh terkait penanganan tanggap darurat untuk kelompok rentan dalam situasi bencana serta model penyelesaian sengketa adat dalam masyarakat Gayo. Penelitian berlangsung pada 18 hingga 24 Mei 2026 dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk sivitas akademika IAIN Takengon yang aktif menangani bencana banjir dan longsor di Takengon pada Desember 2025 lalu.
Salah satu agenda penelitian dilakukan di Ruang Rapat Rektor IAIN Takengon pada Selasa (19/5/2026). Dalam kegiatan tersebut hadir Rektor, Wakil Rektor, Ketua Senat, Ketua LPPM, dosen, serta sejumlah akademisi lain yang terlibat langsung dalam pendampingan masyarakat terdampak bencana di Aceh Tengah.
Penelitian pertama berjudul “Kelompok Rentan dalam Situasi Bencana di Indonesia: Kerentanan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Keamanan Manusia dan Inklusi Sosial” yang diketuai oleh Penny Naluria Utami dengan anggota Ahyar Gayo, Ellen Lutya Putri Nugrahani, Aji Baskoro, dan Chuzaimatus Saadah.
Penny Naluria Utami menyampaikan bahwa penelitian ini bertujuan mengidentifikasi berbagai kerentanan yang dialami perempuan dan anak pada setiap fase bencana, menganalisis ketersediaan layanan perlindungan bagi kelompok rentan, serta menyusun rekomendasi kebijakan berbasis bukti ilmiah.
Selain itu, BRIN juga melakukan penelitian berjudul “Sumpah, Sarak Opat dan Keadilan: Studi Model Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Gayo” yang dilakukan oleh Okky Chahyo Nugroho dan Muhammad Habibi MZ. Penelitian ini mengkaji praktik penyelesaian sengketa dalam masyarakat Gayo, mekanisme sumpah dalam penyelesaian perkara, serta keberadaan sumpah sebagai wujud keadilan dalam masyarakat adat Gayo.
Rektor IAIN Takengon, Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL dalam diskusi tersebut menyampaikan bahwa perempuan masih menjadi kelompok yang sangat rentan saat terjadi bencana.
“Ruang aman bagi perempuan pada saat penanganan bencana masih minim dan perempuan jadi masih berisiko mengalami pelecehan seksual. Selain itu, kelembagaan penanganan bencana juga masih lemah sehingga koordinasi belum berjalan efektif” ujarnya.
Wakil Rektor I IAIN Takengon, Dr. Al Musanna, M.Ag menambahkan bahwa penanganan pascabencana masih belum maksimal. Ia mencontohkan Masjid Abrar Takengon yang pernah menampung hingga sekitar 1.000 pengungsi. Menurutnya, penanganan khusus bagi perempuan dan remaja putri cukup sulit karena belum tersedia ruang yang aman dan representatif.
Ketua LPPM IAIN Takengon, Dr. Muhammad Riza, MA menjelaskan bahwa pihaknya turut melakukan pendataan wilayah yang paling terisolir saat bencana. Ia menemukan bahwa bantuan bagi perempuan dan anak umumnya cukup banyak masuk beberapa bulan setelah bencana. Namun, masyarakat miskin perkotaan justru sering terabaikan karena tidak berada di wilayah terdampak langsung meskipun tetap merasakan dampak ekonomi dan sosial.
Sementara itu, dosen Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) IAIN Takengon sekaligus relawan pendamping perempuan dan anak, Nofil Gusfira, M.H menyampaikan bahwa pada tahap awal bencana belum tersedia logistik khusus bagi perempuan dan anak. Pendampingan yang dilakukan lebih banyak bersifat nonmaterial, seperti konseling, pendampingan belajar iqra, dan aktivitas edukatif bagi anak-anak.
Ia juga menyoroti minimnya aktivitas positif bagi remaja di pengungsian serta persoalan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan keluarga berada dalam satu ruangan pengungsian, yang menurutnya menjadi persoalan serius dalam perspektif Islam.
Di sisi lain, Ketua Senat IAIN Takengon, Drs. Hamdan, MA menjelaskan bahwa sengketa pascabencana tidak hanya berkaitan dengan tanah, tetapi juga tuduhan kehilangan hewan ternak dan persoalan sosial lainnya. Dalam tradisi adat Gayo, penyelesaian sengketa tertentu dilakukan melalui mekanisme sumpah menggunakan Al-Quran tulisan tangan yang dianggap keramat sebagai bagian dari proses mencari keadilan.
